Peran Hukum dalam Penegakan Tindak Pidana Perbankan di Indonesia

Peran hukum dalam penegakan tindak pidana perbankan di Indonesia sangatlah penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Menurut Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hukum, peran hukum dalam hal ini tidak hanya sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana perbankan.

Dalam konteks penegakan tindak pidana perbankan, hukum memiliki dua peran utama. Pertama, hukum sebagai payung hukum yang memberikan dasar hukum bagi penegakan tindak pidana perbankan. Kedua, hukum sebagai instrumen untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana perbankan agar dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kasus tindak pidana perbankan di Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa peran hukum dalam penegakan tindak pidana perbankan masih perlu ditingkatkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, serta OJK dalam menangani kasus tindak pidana perbankan.

Dalam hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan tindak pidana perbankan. Menurutnya, tanpa transparansi dan akuntabilitas, penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan tidak akan efektif.

Dengan demikian, peran hukum dalam penegakan tindak pidana perbankan di Indonesia harus terus diperkuat melalui peningkatan kerjasama antar lembaga penegak hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Hanya dengan sinergi yang baik antara semua pihak, kita dapat memastikan bahwa sistem perbankan di Indonesia tetap aman dan terpercaya bagi masyarakat.